TEORI PENGANGGURAN

A. Latar Belakang

Pengangguran di Negara-negara berkembang seperti Indonesia, dalam pembangunan ekonomi di Negara seperti ini pengangguran yang semakin bertambah jumlahnya merupakan masalah yang lebih rumit dan lebih serius daripada masalah perubahan dalam distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan terendah. Keadaan di Negara-negara berkembang dalam beberapa dasawarsa ini menunjukan bahwa pembangunan ekonomi yang telah tercipta tidak sanggup mengadakan kesempatan kerja yang lebih cepat daripada pertambahan penduduk yang berlaku. Oleh karenanya, masalah pengangguran yang mereka hadapi dari tahun ke tahun semakin bertambah serius. Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja, yang disebabkan antara lain; perusahaan yang menutup/mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif; peraturan yang menghambat inventasi; hambatan dalam proses ekspor impor, dan lain-lain. Masalah pengangguran akan menimbulkan dampak yang negatif bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dampak negatif dari pengangguran adalah kian beragam tindakan kriminal, makin banyaknya jumlah anak jalanan, pengemis, pengamen perdagangan anak dan sebagainya sudah menjadi patologi sosial atau kuman penyakit sosial yang menyebar bagaikan virus yang sulit di berantas. Penyakit sosial ini sangat berbahaya dan menghasilkan korban-korban sosial yang tidak bernilai. Menurunnya kualitas sumber daya manusia, tidak dihargainya martabat dan harga diri manusia yang merupakan korban sosial dari penyakit sosial serta bisa dijadikan modal untuk merintis usaha baru. Penelitian Biro Pusat Statistik (BPS) membedakan angkatan kerja menjadi penduduk yang bekerja dan penduduk yang mencari pekerjaan atau dapat di sebut sebagai pengangguran terbuka. Pengertian BPS tentang angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (10 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan sementara tidak bekerja dan yang mencari pekerjaaan. Sedangkan yang di maksud bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang kegiatannya tidak bekerja maupun mencari kerja. Mereka adalah penduduk dengan kegiatan sekolah, menjurus rumah tangga tanpa mendapat upah dan tidak mampu melakukan kegiatan seperti pension atau cacad jasmani. Data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ini sangat boleh jadi masih lebih rendah daripada kenyataan riil yang ada di lapangan. Bisa saja dalam kenyataannya angka pengangguran di Indonesia masih lebih tinggi dari data dan angka resmi itu.

B. Rumusan Masalah
1. Apa yang menjadi masalah pengangguran di Indonesia?
2. Bagaimana keadaan pengangguran di Indonesia?
3. Apakah pengangguran mengakibatkan kemiskinan?

1. Pengertian pengangguran
Pengertian penganguran adalah sebutan untuk suatu keadaan di mana masyarakat tidak bekerja.Menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dalam kurun waktu seminggu sebelum pencacahan dan sedang berusaha mencari pekerjaan dan ini mencangkup mereka yang sedang menunggu panggilan terhadap lamaran kerja yang di ajukan atau sedang tidak mencari kerja karena beranggapan tidak ada kesempatan kerja yang tersedia untuk dirinya walaupun dia sanggup. Keadaan yang ideal, diharapkan besarnya kesempatan kerjasama dengan besarnya angkatan kerja, sehingga semua angkatan kerja akan mendapatkan pekerjaan. Pada kenyataannya keadaan tersebut sulit untuk dicapai. Umumnya kesempatan kerja lebih kecil dari pada angkatan kerja, sehingga tidak semua angkatan kerja akan mendapatkan pekerjaan, maka timbullah penggangguran. Pengangguran sering diartikan sebagai angkatan kerja yang belum bekerja atau bekerja secara tidak optimal.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga macam:

1. Pengangguran Terbuka (Open Unemployment). Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang betul-betul tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi ada yang karena belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal dan ada juga yang karena malas mencari pekerjaan atau malas bekerja.
2. Pengangguran Terselubung (Disguessed Unemployment). Pengangguran terselubung yaitu pengangguran yang terjadi karena terlalu banyaknya tenaga kerja untuk satu unit pekerjaan padahal dengan mengurangi tenaga kerja tersebut sampai jumlah tertentu tetap tidak mengurangi jumlah produksi. Pengangguran terselubung bisa juga terjadi karena seseorang yang bekerja tidak sesuai dengan bakat dan kemampuannya, akhirnya bekerja tidak optimal. Contoh: Pada sebuah kantor terdapat 10 tenaga administrasi yang menangani pekerjaan yang ada. Padahal dengan jumlah tenaga 6 orang saja semua pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Akibatnya para pegawai tersebut bekerja tidak optimal dan bagi kantor tentu merupakan suatu pemborosan.
3. Setengah Menganggur (Under Unemployment). Setengah menganggur ialah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu. Ada yang mengatakan bahwa tenaga kerja setengah menganggur ini adalah tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu atau kurang dari 7 jam sehari. Misalnya seorang buruh bangunan yang telah menyelesaikan pekerjaan di suatu proyek, untuk sementara menganggur sambil menunggu proyek berikutnya.

Bisakah Anda memberi contoh lain mengenai jenis pengangguran di atas? Coba sebutkan  lalu cocokkan ciri-ciri pengangguran tadi dengan contoh yang Anda sebutkan.
Apabila digambarkan dengan bagan, maka jenis pengangguran ini akan nampak sebagai berikut:

 Jenis pengangguran:
1. Pengangguran Friksional (Transisional).
2. Pengangguran Struktural
3. Pengangguran Siklikal atau Siklus atau Konjungtural
4. Pengangguran Musiman (Seasonal)
5. Pengangguran Teknologi

6. Pengangguran Politis
7. Pengangguran Deflatoir
8. Penganggur Voluntary

 Penyebab Pengangguran:

Beberapa hal yang menyebabkan pengangguran antara lain:
a. Penduduk yang relatif banyak
b. Pendidikan dan keterampilan yang rendah
c. Angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dunia kerja
d. Teknologi yang semakin modern
e. Pengusaha yang selalu mengejar keuntungan dengan cara melakukan

Dampak Pengangguran:

Pengangguran bisa menimbulkan dampak negatif, yang bukan hanya bagi sang penganggur, namun juga bagi masyarakat di sekitarnya. Pengangguran membawa permasalahan ekonomi suatu keluarga, yang bisa menyebabkan terganggunya kondisi psikis seseorang.
Misalnya, terjadi pembunuhan akibat masalah ekonomi, terjadi pencurian dan perampokan akibat masalah ekonomi, rendahnya tingkat kesehatan dan gizi masyarakat, kasus anak-anak terkena busung lapar, juga terjadinya kekacauan sosial dan politik seperti terjadinya demonstrasi dan perebutan kekuasaan.

Tujuan Dan Kebijakan Pemerintah:

Beberapa Tujuan Kebijakan Pemerintah:
a. Tujuan Bersifat Ekonomi:

1. Menyediakan lowongan pekerjaan dari tahun ke tahun
2. Meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat
3. Memperbaiki pembagian pendapatan

Tujuan Bersifat sosial dan politik:

1. Meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga, di dalam suatu rumah tangga harus ada yang mempunyai pekerjaan guna memenuhi kebutuhannya.
2. Menghindari masalah kejahatan, karena semakin tinggi pengangguran maka semakin tinggi kasus kejahatan.
3. Mewujudkan kestabilan politik, dalam perekonomian yang tingkat penganggurannya tinggi masyarakat sering kali melakukan demontrasi dan mengemukakan kritik atas pemimpin pemerintah dan ini dapat menghambat kegiatan ekonomi. Sebagai akibatnya perkembangan ekonomi yang terlambat berakibat pangangguran memburuk.

b. Kebijakan Pemerintah:

1. Pemerintah memberikan bantuan wawasan, pengetahuan dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berupa bimbingan teknis dan manajemen memberikan bantuan modal lunak jangka panjang, perluasan pasar. Serta pemberian fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara mandiri dan andal bersaing di bidangnya. Mendorong terbentuknya kelompok usaha bersama dan lingkungan usaha yang menunjang dan mendorong terwujudnya pengusaha kecil dan menengah yang mampu mengembangkan usaha, menguasai teknologi dan informasi pasar dan peningkatan pola kemitraan UKM dengan BUMN, BUMD, BUMS dan pihak lainnya.
2. Segera melakukan pembenahan, pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya daerah yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi para penganggur di berbagai jenis maupun tingkatan. Harapan akan berkembangnya potensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia.
3. Segera membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur. Seperti PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek) Dengan membangun lembaga itu, setiap penganggur di Indonesia akan terdata dengan baik dan mendapat perhatian khusus. Secara teknis dan rinci.

Tindakan Pemerintah:

Tindakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran:

-Mengurangi pajak

-Mendorong lebih banyak investasi membari subsidi

-Meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat

- Memperbaiki pembagian pendapatan

- Menghindari masalah kejahatan

- Menambah keterampilan masyarakat

Dampak Negatif dari pengangguran dan Penuntasanya

Seperti beragamnya tindakan kriminal, anak jalanan, pengemis, prostitusi, perdagangan anak, aborsi, pengamen dan sebagainya sudah menjadi patologi sosial atau kuman penyakit sosial yang menyebar bagaikan virus kanker yang sulit diberantas. Penyakit sosial ini sangat berbahaya dan menghasilkan korban-korban sosial yang tidak ternilai. Menurunnya kualitas sumber daya manusia, tidak dihargainya martabat dan harga diri manusia yang merupakan korban sosial dari penyakit sosial ini sudah sangat merusak sendi-sendi kehidupan kemanusiaan yang beradab. Karena itu persoalan pengangguran ini harus secepatnya dipecahkan dan dicarikan jalan keluarnya yang terbaik. Tentunya untuk menghilangkan pengangguran dalam situasi kehidupan ekonomi Bangsa yang sedang morat-marit ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi upaya mengurangi pengangguran bukanlah hal yang mustahil.
Cara yang realistis dalam jangka pendek mengurangi pengangguran adalah memberdayakan sektor informal, padat karya dan lain-lain di samping strategi jangka panjang seperti pemerataan wilayah pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan desentralisasi. Sektor informal dinilai sangat membantu menyerap orang-orang yang menganggur tetapi kreatif dan menjadi peredam di tengah pasar global. Namun bukan berarti sektor formal diabaikan. Jika ternyata sektor informal ternyata dapat menjawab sebagian dari masalah pengangguran yang dihadapi Bangsa kita, maka sudah waktunya sektor informal ini didukung oleh pemerintah dengan menyiapkan anggaran. Anggaran ini bisa digunakan untuk dijadikan modal pengembangan usaha ekonomis produktif bagi pekerja-pekerja informal. Keterbatasan mereka di dalam pendidikan sangat mudah dijadikan alat komoditas politik untuk melakukan berbagai konflik sosial di tengah masyarakat. Pengangguran erat kaitannya dengan kemiskinan dan kemelaratan. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan menjerumuskan sebagian besar manusia Indonesia ke jurang kemelaratan. Tidak tercapainya pemenuhan kebutuhan ekonomi ini akan menciptakan masalah-masalah sosial.

Read More

TEORI DASAR INFLASI

Pengertian Inflasi

Inflasi adalah “kecendrungan naiknya harga umum barang dan rasa secara terus-menerus akibat tidak adanya keseimbangan arus barang dan arus uang”.

Dalam pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu Negara yang mengalami inflasi memiliki ciri-ciri berikut:

1. Harga-harga barang pada umumnya dalam keadaan naik terus-menerus.
2. Jumlah uang yang beredar melebihi kebutuhan.
3. Jumlah barang relatif sedikit.
4. Nilai uang (daya beli uang) turun

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Timbulnya Inflasi

Faktor-faktor utama penyebab naiknya harga secara terus-menerus (inflasi) adalah

1. Jumlah uang yang beredar tidak sesuai dengan jumlah barang (jumlah uang lebih banyak daripada jumlah barang )
2. Jumlah uang yang beredar menjadi lebih besar karna percetakan uang baru oleh pemerintah. Ini biasanya dilakukan oleh pemerintah apabila pemerintah menganut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang defisit untuk mengurangi pinjaman luar negeri.
3. Desakan golongan masyarakat tertentu untuk memperoleh kredit murah sehingga jumlah kredit yang harus disediakan melebihi jumlah yang bisa menjaga kestabilan harga
4. Adanya sektor ekspor/impor, tabungan, investasi, penerimaan, dan pengeluaran Negara.

Macam-Macam Inflasi

1. Berdasarkan parah tidaknya, Inflasi dikategorikan menjadi
   

1. Inflasi ringan, ada;ah inflasi dibawah 10%
2. Infasi sedang, adalah inflasi yang terjadi antara 10% sampai dengan 30% setahun
   Contoh Kasus Indonesia
   Pada tahun 2004 lalu di Indonesia laju inflasi di bawah 10 %, sehingga perekonomian Indonesia pada posisi yang stabil. Lihat gambar berikut:
   

    
3. Inflasi berat, adalah inflasi yang terjadi antara 30% sampai dengan 100% setahun
4. Hiperinflsai, adalah inflasi diatas 100% setahun

2. Berdasarkan Sebab-Sebab Timbulnya Inflasi

Berdasarkan sebab-sebab timbulnya, inflasi dikelompokan menjasi Demand Pull Inflation dan Cost Push Inflation.

Demand Pull Inflation adalah inflasi yang diakibatkan oleh tarikan permintaan. Misalnya karena bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan percetakan uang baru, atau bertambahnya pengeluaran investasi swasta karena memperoleh kredut murah dari bank yang menyebabkan peningkatan permintaan yang tidak diimbangi oleh penawaran sehingga mendorong peningkatan harga.

Untuk  menerangkan inflasi Demand Pull Inflation perhatikan gambar berikut :

Cost Push Inflation adalah inflasi yang disebabkan oleh kenaikan ongkos produksi. Inflasi ini biasanya ditandai dengan naiknya harga barang yang disertai dengan turunnya jumlah produksi.
Gambar Cost Push Inflation:

3. Berdasarkan Asal Terjadinya Inflasi

Berdasarkan asal terjadinya, inflasi dibagi menjadi dua. Yaitu

1. Domestic Inflation

Adalah inflasi yang berasal dari dalam negeri akibat pengaruh dari negeri luar (luar negeri). Inkflasi dari dalam negeri bisa terjadi, missal karena defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan percetakan uang baru oleh pemerintah.

2. Imported Inflation

Adalah inflasi yang berasal dari luar negeri atau inflasi impor. Inflasi ini terjadi karena pengaruh Negara lain (luar negeri).

Dampak Inflasi Terhadap Perekonomian

Inflasi memiliki dampak yang tidak sedikit terhadap perekonomian yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tingkat kemakmuran.

1. Dampak Inflasi terhadap Distribusi Pendapatan (Equity Effect)

Dampak inflasi terhadap distribusi pendapatan meliputi hal-hal berikut :

1. Inflasi akan merugikan orang yang berpendapatan tetap.
2. Kerugian lain akibat inflasi juga akan dialami oleh mereka yang menyimpan kekayaan dalam bentuk cash (uang tunai) atau mereka yang menabung uang dirumah dalam hoarding (celengan)
3. Adapun orang-orang yang mendapat keuntungan dalam adanya inflasi diantara lain adalah :

1. Orang yang persentase kenaikan pendapatannya melebihi persentase kenaikan inflasi
2. Mereka yang memiliki kekayaan bikan dalam bentuk uang tunai melainkan dalam bentuk emas ataupun barang
3. Burung yang tergabung dalam Serikat Perkerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang kuat, sehingga mereka menuntut kenaikan upah yang melebihi kenaikan laju inflasi.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak inflasi bagi masyarakat yang diuntungkan seolah-olah sebagai subsisi(bantuan), sedangkan bagi kelompok masyarakat yang dirugikan inflasi tersebut merupakan sebagai pajak yang harus dibayar.

2. Dampak Inflasi terhadap Efisiensi

Inflasi juga akan berpengaruh terhadap proses produksi, terutama dalam penggunaan faktor-faktor produksinya. Adanya inflasi akan menyebabkan perubahan daya beli masyarakat. Perubahan daya beli masyarakat pada beberapa jenis barang.

Misalnya, bagi mereka yang dirugikan dengan adanya inflasi, daya beli mereka akan berkurang. Dipihak lain, mereka yang merasa diuntungkan dengan adanya inflasi, daya beli mereka akan menungkat. Dengan demikian , permintaan dari sektor tersebut akan meningkat pula.

3. Dampak Inflasi terhadap Output (Hasil Produksi)

Dampak inflasi terhadap hasil produksi yang akan terjadi yaitu dua kemungkinan berikut ini :

1. Inflasi bisa menyebabkan terjadinya kenaikan hasil produksi. Biasanya kenaikan harga barang melebihi kenaikan upah/gaji sehingga keuntungan yang diperoleh para pengusaha akan meningkat.
2. Apabila laju inflasi yang terjadi terlalu tinggi(hyperinflation) justru akan berakibat sebaliknya, bukan akan meningkatkan jumlah produksi, melainkan akan mengakibatkan turunnya jumlah Output (hasil produksi).

4. Dampak Inflasi terhadap Pengangguran

Suatu Negara tidak akan bisa menghilangkan inflasi yang tinggi tanpa mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Jika suatu Negara berusaha menghentikan laju inflasi yang tinggi biasanya diikuti dengan meningkatnya pengangguran.

5. Dampak Inflasi terhadap Perdagangan Internasional

Jika terjadi inflasi di dalam negeri, harga barang-barang buatan dalam negeri akan jauh lebih mahal daripada harga barang-barang sejenis buatan luar negeri. Akibatnya, barang-barang buatan dalam negeri tidak dapat bersaing diluar negeri. Arus impor akan meningkat dan arus ekspor akan terhambat, bahkan mengalami penurunan teru-menerus. Pada akhirnya, hal itu akan menghabiskan cadangan devisa Negara dan neraca perdagangan Indonesia akan defisit/pasif.

Cara Mengatasi Inflasi

1. Politik Uang Ketat (Tight Money policy)

Politik uang ketat dari bank sentral dapat dilakukan dengan cara berikut ini:

1. Politik diskonto, yaitu mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikan tingkat suku bunga yang berlaku bagi bank umum.
2. Politik pasar terbuka (open market operation), yaitu politik dari bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga, berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
3. Cash ratio (cadangan kas), yaitu menaikkan tingkat cadangan kas minimum yang harus ditaati oleh seluruh bank umum, srhingga uang yang diedarkan oleh bank umum menjadi berkurang.
4. Kredit selektif, yaitu politik bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara mempersulit/memperketat syarat-syarat pemberian kredit.

2. Politik Fiskal

Pemerintah juga dapat mengatasi inflasi melalui kebijakan dibidang pajak(fiakal), yaitu dengan cara menentukan tarif pajak yang tinggi dengan harapan masyarakat menyetor uang yang lebih banyak kepada pemerintah sebagai pembayaran pajak, sehingga dapat mengurangi jimlah uang yang beredar.

3. Kebijakan di Bidang Produksi

Pemerintah bisa memberikan subsidi kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) sehingga UKM yang lebih produktif dan menghasilkan output yang lebih banyak sehingga harga jual menjadi turun.

4. Kebijakan di Bidang Perdagangan Internasional

Untuk mengatasi inflasi melalui perdagangan internasional, pemerintah dapat melakukan penurunan bea masuk barang-barang impor, sehinnga peredaran barang-barang didalam negeri lebih banyak dan harganya cendruing turun.

5. Kebijakan di Bidang Harga

Kebijakan dibidang harga yaitu kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi dengan cara menetapkan harga maksimum bagi barang-barang tertentu.

Sumber lain Cara Mengatasi Inflasi:

Salah satu sumber mengatakan beberapa cara untuk mengatasi masalah inflasi tersebut. Diantaranya adalah:
1. Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan cara mengubah jumlah uang yang beredar. Penyebab inflasi diantara jumlah uang yang beredar terlalu banyak sehingga dengan kebijakan ini diharapkan jumlah uang yang beredar dapat dikurangi menuju kondisi normal.
Kebijakan moneter dapat dilakukan melalui instrument-instrumen berikut:
• Politik diskoto (Politik uang ketat): Bank menaikkan suku bunga sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.Kebijakan diskonto dilakukan dengan menaikkan tingkat bunga sehingga mengurangi keinginan badan-badan pemberi kredit untuk mengeluarkan pinjaman guna memenuhi permintaan pinjaman dari masyarakat. Akibatnya, jumlah kredit yang dikeluarkan oleh badan-badan kredit akan berkurang, yang pada akhirnya mengurangi tekanan inflasi.
• Politik pasar terbuka: Bank sentral menjual obligasi atau surat berharga ke pasar modal untuk menyerap uang dari masyarakat dan dengan menjual surat berharga bank sentral dapat menekan perkembangan jumlah uang beredar sehingga jumlah uang beredar dapat dikurangi dan laju inflasi dapat lebih rendah.Operasi pasar terbuka (open market operation), biasa disebut dengan kebijakan uang ketat (tight money policy), dilakukan dengan menjual surat-surat berharga, seperti obligasi negara, kepada masyarakat dan bank-bank. Akibatnya, jumlah uang beredar di masyarakat dan pemberian kredit oleh badan-badan kredit (bank) berkurang, yang pada akhirnya dapat mengurangi tekanan inflasi.
• Peningkatan cash ratio: Kebijakan persediaan kas artinya cadangan yang diwajibkan oleh Bank Sentral kepada bank-bank umum yang besarnya tergantung kepada keputusan dari bank sentral/pemerintah. Dengan jalan menaikan perbandingan antara uang yang beredar dengan uang yang mengendap di dalam kas mengakibatkan kemampuan bank untuk menciptakan kredit berkurang sehingga jumlah uang yang beredar akan berkurang. Menaikkan cadangan uang kas yang ada di bank sehingga jumlah uang bank yang dapat dipinjamkan kepada debitur/masyarakat menjadi berkurang. Hal ini berarti dapat mengurangi jumlah uang yang beredar.

2. Kebijakan Fiskal
Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang berhubugan dengan finansial pemerintah. Kebijakan fiskal dapat dilakukan melalui instrument berikut:
• Mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah, sehingga pengeluaran keseluruhan dalam perekonomian bisa dikendalikan. Pemerintah tidak menambah pengeluarannya agar anggaran tidak defisit.
• Menaikkan pajak. Dengan menaikkan pajak, konsumen akan mengurangi jumlah konsumsinya karena sebagian pendapatannya untuk membayar pajak. Dan juga akan mengakibatkan penerimaan uang masyarakat berkurang dan ini berpengaruh pada daya beli masyarakat yang menurun, dan tentunya permintaan akan barang dan jasa yang bersifat konsumtif tentunya berkurang.

3. Kebijakan Non Moneter
Kebijakan nom moneter adalah kebijakan yang tidak berhubungan dengan finansial pemerintah maupun jumla uang yang beredar, cara ini merupakan langkah alternatif untuk mengatasi inflasi. Kebijakan non moneter dapat dilakukan melalui instrument berikut:
• Mendorong agar pengusaha menaikkan hasil produksinya.
Cara ini cukup efektif mengingat inflasi disebabkan oleh kenaikan jumlah barang konsumsi tidak seimbang dengan jumlah uang yang beredar. Oleh karena itu pemerintah membuat prioritas produksi atau memberi bantuan (subsidi) kepada sektor produksi bahan bakar, produksi beras.
• Menekan tingkat upah.
tidak lain merupakan upaya menstabilkan upah/gaji, dalam pengertian bahwa upah tidak sering dinaikan karena kenaikan yang relatif sering dilakukan akan dapat meningkatkan daya beli dan pada akhirnya akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang secara keseluruhan dan pada akhirnya akan menimbulkan inflasi.
• Pemerintah melakukan pengawasan harga dan sekaligus menetapkan harga maksimal.
• Pemerintah melakukan distribusi secara langsung.
Dimaksudkan agar harga tidak terjadi kenaikan, hal ini seperti yang dilakukan pemerintah dalam menetapkan harga tertinggi (harga eceran tertinggi/HET). Pengendalian harga yang baik tidak akan berhasil tanpa ada pengawasan. Pengawasan yang tidak baik biasanya akan menimbulkan pasar gelap. Untuk menghindari pasar gelap maka distribusi barang harus dapat dilakukan dengan lancar, seperti yang dilakukan pemerintah melalui Bulog atau KUD.
• Penanggulangan inflasi yang sangat parah (hyper inflation) ditempuh dengan cara melakukan sneering (pemotongan nilai mata uang).Sanering berasal dari bahasa Belanda yang berarti penyehatan, pembersihan, reorganisasi. Kebijakan sanering antara lain:
·        Penurunan nilai uang
·        Pembekuan sebagian simpanan pada bank – bank dengan ketentuan bahwa simpanan yang dibekukan akan diganti menjadi simpanan jangka panjang oleh pemerintah.
Senering ini pernah dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1960-an pada saat inflasi mencapai 650%. Pemerintah memotong nilai mata uang pecahan Rp. 1.000,00 menjadi Rp. 1,00.
• Kebijakan yang berkaitan dengan output. Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi. Kenaikan jumlah output ini dapat dicapai misalnya dengan kebijakan penurunan bea masuk sehingga impor barang cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah barang di dalam negeri cenderung menurunkan harga.
• Kebijakan penentuan harga dan indexing. Ini dilakukan dengan penentuan ceiling price.
• Devaluasi adalah penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Jika hal tersebut terjadi biasanya pemerintah melakukan intervensi agar nilai mata uang dalam negeri tetap stabil. Istilah devaluasi lebih sering dikaitkan dengan menurunnya nilai uang satu negara terhadap nilai mata uang asing. Devaluasi juga merujuk kepada kebijakan pemerintah menurunkan nilai mata uang sendiri terhadap mata uang asing.

Read More