1. Definisi APBN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat
rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari
- 31 Desember).
2. Perkembangan Dana Pembangunan Indonesia
Dari Segi Perencanaan Pembangunan Di Indonesia,
APBN Adalah Konsep Perencanaan Pembangunan Yang Memiliki Jangka Pendek, Karena
Iyulah APBN Selalu Disususn Setiap Tahun.
Maka Secara Gari Besar APBN Terdiri Dari Pos – Pos Seperti Dibawah Ini :
• Dari Sisi Penerimaan, Terdiri Dari Pos Penerimaan Dalam Negeri Dan Penerimaan Pembangunan
• Sedangkan Dari Sisi Pengeluaran Terdiri Dari Pos Pengeluaran Rutin Dan Pengeluaran Pembangunan
APBN Disusun Agar Pengalokasian Dana Pembangunan Dapat Berjalan Dengan Memperhatikan Prinsip Berimbang Dan Dinamis. Hal Tersebut Perlu Diperhatikan Mengingat Tabungan Pemerintah Yang Berasal Dari Selisih Antara Penerimaan Dalam Negeri Dengan Pengeluaran Rutin, Belum Sepenuhnya Menutupi Kbutuhan Biaya Pembangunan Di Indonesia.
Meskipun Dari PELITA Ke PELITA Jumlah Tabungan Pemerintah Sebagia Sumber Pembiayaan Pembangunan Terbesar, Terus Mengalami Peningkatan Namun Kontribusinya Terhadap Keseluruhan Dana Pembangunan Yang Dibutuhkan Masih Jauh Dari Yang Diharapkan. Dengan Kata Lain Ketergantungan Dana Pembangunan Terhadap Sumber Lain, Dalam Hal Ini Pinjamanan Luar Negeri Masih Cukup Besar. Namun Demikian Mulai Tahun Terakhir PELITA, Prosentase Tabungan Pemerintah Sudah Mulai Lebih Besar Dibanding Pinjaman Luar Negeri. Hal Ini Tidak Terlepas Dari Peranan Sektor Migas Yang Saat Itu Sangat Dominan, Serta Dengan Dukungan Beberapa Kebijakan Pemerintah Dalam Masalah Perpajakan Dan Upaya Peningkatan Penerimaan Negara Lainnya. Untuk Menghindari Terjadinya Deficit Anggaran Pembangunan, Indonesia Masih Mengupayakan Sumber Dana Dari Luar Negeri, Dan Meskipun IGGI ( Inter Govermmental Group On Indonesia ) Bukan Lagi Menjadi Forum Internasional Yang Secara Formal Membantu Pembiayaan Pembangunan Di Indonesia, Namun Dengan Lahirnya CGI ( Consoltative Group On Indonesia ) Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri Sebagai Dana Pembangunan Masih Dapat Diharapkan. Yang Perlu Diingat Bahwa Sebaiknya Pinjaman Tersebut Ditempatkan Sebagai Pelengkap Pembangunan Dan Peran Tabungan Pemerintahlah Yang Tetap Harus Dominan, Bukan Sebaliknya
• Dari Sisi Penerimaan, Terdiri Dari Pos Penerimaan Dalam Negeri Dan Penerimaan Pembangunan
• Sedangkan Dari Sisi Pengeluaran Terdiri Dari Pos Pengeluaran Rutin Dan Pengeluaran Pembangunan
APBN Disusun Agar Pengalokasian Dana Pembangunan Dapat Berjalan Dengan Memperhatikan Prinsip Berimbang Dan Dinamis. Hal Tersebut Perlu Diperhatikan Mengingat Tabungan Pemerintah Yang Berasal Dari Selisih Antara Penerimaan Dalam Negeri Dengan Pengeluaran Rutin, Belum Sepenuhnya Menutupi Kbutuhan Biaya Pembangunan Di Indonesia.
Meskipun Dari PELITA Ke PELITA Jumlah Tabungan Pemerintah Sebagia Sumber Pembiayaan Pembangunan Terbesar, Terus Mengalami Peningkatan Namun Kontribusinya Terhadap Keseluruhan Dana Pembangunan Yang Dibutuhkan Masih Jauh Dari Yang Diharapkan. Dengan Kata Lain Ketergantungan Dana Pembangunan Terhadap Sumber Lain, Dalam Hal Ini Pinjamanan Luar Negeri Masih Cukup Besar. Namun Demikian Mulai Tahun Terakhir PELITA, Prosentase Tabungan Pemerintah Sudah Mulai Lebih Besar Dibanding Pinjaman Luar Negeri. Hal Ini Tidak Terlepas Dari Peranan Sektor Migas Yang Saat Itu Sangat Dominan, Serta Dengan Dukungan Beberapa Kebijakan Pemerintah Dalam Masalah Perpajakan Dan Upaya Peningkatan Penerimaan Negara Lainnya. Untuk Menghindari Terjadinya Deficit Anggaran Pembangunan, Indonesia Masih Mengupayakan Sumber Dana Dari Luar Negeri, Dan Meskipun IGGI ( Inter Govermmental Group On Indonesia ) Bukan Lagi Menjadi Forum Internasional Yang Secara Formal Membantu Pembiayaan Pembangunan Di Indonesia, Namun Dengan Lahirnya CGI ( Consoltative Group On Indonesia ) Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri Sebagai Dana Pembangunan Masih Dapat Diharapkan. Yang Perlu Diingat Bahwa Sebaiknya Pinjaman Tersebut Ditempatkan Sebagai Pelengkap Pembangunan Dan Peran Tabungan Pemerintahlah Yang Tetap Harus Dominan, Bukan Sebaliknya
3. Proses Penyusunan Anggaran
Anggaran (Budget) adalah rencana kuantitatif aktivitas usaha
sebuah
organisasi (pemasaran, produksi dan keuangan) ; anggaran
mengidentifikasi sumber
daya dan komitmen yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan
organisasi selama
periode dianggarkan.
Penganggaran adalah penciptaan suatu rencana kegiatan yang
dinyatakan
dalam ukuran keuangan. Penganggaran memainkan peran penting
di dalam
perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Anggaran
juga untuk
meningkatkan koordinasi dan komunikasi.
1) Ruang Lingkup Anggaran
Penganggaran adalah penciptaan suatu rencana kegiatan yang
dinyatakan
dalam ukuran keuangan. Penganggaran memainkan peran penting
di dalam
perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Anggaran
juga untuk
meningkatkan koordinasi dan komunikasi, peran
a. Karakteristik Anggaran :
- Anggaran mengestimasi potensi laba satuan bisnis
- Anggaran dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter dapat saja ditunjang oleh jumlah non moneter (missalnya, unit yang dijualatau diproduksi).
- Mencakup periode satu tahun.
- Anggaran merupakan komitmen manajemen; manajer sepakat untuk mengemban tanggung jawab atas pencapaian tujuan yang dianggarkan.
- Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh otoritas yang lebih tinggi ketimbang oleh pihak yang menganggarkan (budgetee).
- Begitu disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi yang ditetapkan.
- Secara berkala, kinerja finansial sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan.
b. Proses penganggaran
- Mendefinisikan penyusunan anggaran dan mendiskusikan perannya dalam perencanaan, pembuatan keputusan, dan pengendalian.
- Mendefinisikan dan menyusun anggaran induk, mengidentifikasikan komponen-komponen utamanya, dan menjelaskan hubungan antar komponen-komponen tersebut.
- Menguraikan pengangaran fleksibel dan fitur yang harus dimiliki oleh system penganggaran untuk mendorong manajer berperilaku keselerasantujuan.
- Menguraikan penganggaran berbasis aktivitas
c. Keterbatasan Anggaran
- Dalam banyak kejadian, anggaran cenderung terlalu menyederhanakan fakta situasi nyata di lapangan
- Terlampau menekankan hasil laba bersih sesungguhnya dibandingkan dengan jumlah laba yang dianggarkan, namun bukan pada sebab musababnya.
- Tema partisipatif pada anggaran menuntut dukungan penuh dan keterlibatan manjemen.
- Dapat menggerogoti inisiatif manajemen dengan meng halangi perkembangan dan tindakan baru yang tidak tercakup dalam anggaran.
4. Dasar Perhitungan Perkiraan Penerimaan Negara
1) Metode Pendapatan
Pendapatan nasional
merupakan hasil penjumlahan dari seluruh penerimaan (rent, wage, interest,
profit) yang diterima oleh pemilik factor produksi adalam suatu negara selama
satu periode.
Y = r + w + i + p
2) Metode Pengeluaran
Pendapatan nasional merupakan
penjumlahan dari seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh rumah tangga
ekonomi (RTK,RTP,RTG,RT Luar Negeri) dalam suatu Negara selama satu tahun.
Y = C + I + G + (X – M)
3) Pendapatan perkapita
Adalah besarnya pendapatan rata-rata
penduduk di suatu negara. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian
Pendapatan Nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut.
Pendapatan perkapita juga merefleksikan PDB per kapita. Pendapatan perkapita
sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah
negara, semakin besar pendapatan perkapitanya, semakin makmur negara tersebut.
Untuk memperoleh hasil perkiraan penerimaan negara, ada
beberapa hal pokok yang harus diperhatikan. Hal – hal tersebut adalah :
1) Penerimaan Dalam Negeri Dari Migas
- Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah:
a) Produksi minyak rata-rata perhari
b) Harga rata-rata ekspor minyak mentah
2) Penerimaan Dalam Negeri Diluar Migas
- Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah:
a. Pajak penghasilan
b. Pajak pertambahan nilai
c. Bea masuk
d. Cukai
e. Pajak ekspor
f. Pajak bumi dan banguan
g. Bea materai
h. Pajak lainnya
i. Penerimaan bukan pajak
j. Penerimaan dari hasil
penjualan BBM
0 komentar:
Posting Komentar