Kebijakan Moneter
1. Definisi
Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan
uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi,
mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter
dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, "margin requirement", kapitalisasi untuk bank
atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui
persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain.
- Kebijakan moneter ekspansif (Monetary expansive policy)
Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang
yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan
meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat
perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga
kebijakan moneter longgar (easy money policy)
- Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary contractive policy)
Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang
yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi.
Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy).
Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.
Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.
4. Penentuan Keefektifan Kebijakan Moneter
b. Elastisitas permintaan uang terhadap tingkat bunga, artinya pengaruh perubahan tingkat bunga terhadap permintaan uang. Makin elastis permintaan uang terhadap tingkat bunga, kebijakan moneter makin tidak efektif, dan sebaliknya makin tidak elastis permintaan uang terhadap tingkat bunga, kebijakan moneter makin efektif.
5. Instrumen Kebijakan Moneter
2. Politik Diskonto
Tindakan untuk mengubah-ngubah tingkat bunga yang harus dibayar oleh bank umum dalam hal meminjam dana dari bank sentral. Dengan menaikkan diskonto, maka ongkos meminjam dana dari bank sentral akan naik sehingga akan mengurangi keinginan bank untuk meminjam dan sebagai akibatnya jumlah Uang yang beredar akan ditekan atau dikurangi.
3. Politik Perubahan Cadangan Minimum
4. Margin Requirement
Digunakan untuk membatasi penggunaan kredit untuk tujuan-tujuan pembelian surat berharga (yang biasanya bersifat spekulatif). Caranya dengan menetapkan jumlah minimum kas down payment untuk transaksi surat berharga. Misalnya ditentukan margin requirement 80 %, artinya apabila seseorang hendak membeli surat berharga , maka 80% harus dibayar dengan kas dan baru sisanya (20%) boleh dipinjam dari bank.
5. Moral Suasion
Dimaksudkan untuk mempengaruhi sikap lembaga moneter dan individu yang bergerak di bidang
moneter dengan Pidato-pidato Gubernur Bank Sentral , atau publikasi-publikasi agar supaya
bersikap seperti yang dikehendaki oleh penguasa Moneter.
3. Tujuan Kebijakan Moneter
Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia. [4]Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.
Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.
4. Penentuan Keefektifan Kebijakan Moneter
Efektivitas kebijakan moneter diukur dengan besarnya kenaikan pendapatan
masyarakat. Makin besar kenaikan pendapatan masyarakat berarti
kebijakan moneter makin efektif, dan sebaliknya makin kecil pendapatan
masyarakat berarti makin tidak efektif kebijakan moneter.
Efektivitas kebijakan moneter pada dasarnya ditentukan oleh dua hal, sebagai berikut.
a. Elastisitas pengeluaran investasi terhadap tingkat bunga, artinya
pengaruh perubahan tingkat bunga terhadap tingkat investasi. Makin
elastis pengeluaran investasi terhadap tingkat bunga, maka kebijakan
moneter makin efektif, sebab turunnya tingkat bunga akan menambah
investasi yang cukup besar. Sehingga hubungan antara tingkat bunga
dengan tingkat investasi dapat dikatakan berbanding
terbalik, maksudnya makin rendah tingkat bunga, akan semakin besar
tingkat investasinya dan makin tinggi tingkat bunga, akan semakin kecil
tingkat investasinya. Jika digambarkan dalam bentuk grafik, hubungan
antara tingkat bunga dengan tingkat investasi akan tampak seperti
Gambar 7.16.
b. Elastisitas permintaan uang terhadap tingkat bunga, artinya pengaruh perubahan tingkat bunga terhadap permintaan uang. Makin elastis permintaan uang terhadap tingkat bunga, kebijakan moneter makin tidak efektif, dan sebaliknya makin tidak elastis permintaan uang terhadap tingkat bunga, kebijakan moneter makin efektif.
5. Instrumen Kebijakan Moneter
Kebijaksanaan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter (biasanya bank sentral) untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Tujuan kebijaksaan moneter terutama adalah untuk stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Kalau kestabilan dalam kegiatan ekonomi terganggu, maka kebijaksanaan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi).
Pada dasarnya instrumen atau alat kebijaksanaan yang dapat dipakai
adalah pertama instrumen yang umum meliputi politik pasar terbuka (open
market), politik cadangan minimum (reserves requirements) dan politik
diskonto (discount policy), kedua instrumen yang selektif , meliputi
margin requirements, pembatasan atau penentuan tingkt bunga yang
kesemuanya adalah untuk mempengaruhi alokasi kredit untuk sektor-sektor
tertentu dan ketiga adalah instrumen yang sering disebut moral suasion
atau open mouth policy. disamping itu penentuan tingkat bunga, pengaturan sistem perbankan serta devaluasi termasuk juga dalam instrumen kebijaksanaan moneter..
1. Politik pasar terbuka
Meliputi tindakan menjual dan membeli surat-surat berharga oleh bank sentral. Tindakan ini dipengaruhi atau akan berpengaruh, pertama akan menaikkan cadangan bank-bank umum yang tersangkut dalam transaksi. Sebab dalam pembelian surat berharga misalnya bank sentral akan menambah cadangan bank umum yang menjual surat berharga tersebut, yang mereka punyai kepada bank sentral. Akibat tambahan cadangan, maka bank umum dapat menambah jumlah uang yang beredar. Kedua tindakan pembelian atau penjualan surat berharga akan mempengaruhi harga dan demikian juga tingkat bunga surat berharga, sehingga akibatnya tingkat bunga umum juga akan terpengaruh.
1. Politik pasar terbuka
Meliputi tindakan menjual dan membeli surat-surat berharga oleh bank sentral. Tindakan ini dipengaruhi atau akan berpengaruh, pertama akan menaikkan cadangan bank-bank umum yang tersangkut dalam transaksi. Sebab dalam pembelian surat berharga misalnya bank sentral akan menambah cadangan bank umum yang menjual surat berharga tersebut, yang mereka punyai kepada bank sentral. Akibat tambahan cadangan, maka bank umum dapat menambah jumlah uang yang beredar. Kedua tindakan pembelian atau penjualan surat berharga akan mempengaruhi harga dan demikian juga tingkat bunga surat berharga, sehingga akibatnya tingkat bunga umum juga akan terpengaruh.
2. Politik Diskonto
Tindakan untuk mengubah-ngubah tingkat bunga yang harus dibayar oleh bank umum dalam hal meminjam dana dari bank sentral. Dengan menaikkan diskonto, maka ongkos meminjam dana dari bank sentral akan naik sehingga akan mengurangi keinginan bank untuk meminjam dan sebagai akibatnya jumlah Uang yang beredar akan ditekan atau dikurangi.
3. Politik Perubahan Cadangan Minimum
4. Margin Requirement
Digunakan untuk membatasi penggunaan kredit untuk tujuan-tujuan pembelian surat berharga (yang biasanya bersifat spekulatif). Caranya dengan menetapkan jumlah minimum kas down payment untuk transaksi surat berharga. Misalnya ditentukan margin requirement 80 %, artinya apabila seseorang hendak membeli surat berharga , maka 80% harus dibayar dengan kas dan baru sisanya (20%) boleh dipinjam dari bank.
5. Moral Suasion
Dimaksudkan untuk mempengaruhi sikap lembaga moneter dan individu yang bergerak di bidang
moneter dengan Pidato-pidato Gubernur Bank Sentral , atau publikasi-publikasi agar supaya
bersikap seperti yang dikehendaki oleh penguasa Moneter.
Kebijakan Fiskal
1. Definisi
Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat
pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan
pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan
moneter, yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol
tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan
fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan
pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel berikut:
- Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
- Pola persebaran sumber daya
- Distribusi pendapatan
2. Jenis-Jenis kebijakan fiskal
Ada 2 macam kebijakan fiskal yaitu:
- Kebijakan Fiskal Ekspansif: Kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian.
- Kebijakan Fiskal Kontraktif: Kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya.
Kebijakan Moneter & Fiskal Di Sektor Luar Negeri
- Kebijaksanaan menekan pengeluaran
Dilakukan dengan cara mengurangi tingkat
konsumsi/pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi di Indonesia.
Cara-cara yang ditempuh adalah :
- Menaikkan pajak pendapatan
- Mengurangi pengeluaran pemerintah
Jika dilihat dari tindakan-tindakan yang diambil tersebut,
kebijaksanaan ini tampaknya tidak cocok untuk keadaan perekonomian yang sedang
mengalami tingkat pengangguran yang tinggi, karena dengan kondisi seperti itu,
perekonomian yang sedang membutuhkan dana yang besar untuk menaikkan investasi
dapat tercipta lapangan pekejaan yang menampung para penganggur tersebut.
- Kebijaksanaan memindah pengeluaran
Dalam kebijaksanaan menekan pengeluaran, pengeluaran para
pelaky ekonomi diusahakan berkurang, maka dalam kebijaksanaan ini pengeluaran
mereka tidak berkurang, hanya dipindah dan digeser pada bidang yang tidak
terlalu beresiko memperburuk perekonomian. Kebijaksanaan ini dilakukan secara
paksa dan juga rangsangan.
1. Jika kebijaksanaan dilakukan secara paksa:
- Menekan tariff atau quota
- Mengawasi pemakaian valuta asing
2. Jika kebijaksanaan dilakukan secara Rangsangan :
- Menciptakan rangsangan-rangsangan ekspor
- Menyetabilkan upah dan harga di dalam negeri
- Melakukan Devaluasi Devaluasi adalah Suatu tindakan
pemerintah dengan menaikkan nilai tukar mata uang Rupiah dan Dolar, devaluasi
juga menyebabkan semakin banyak rupiah yang harus dikorbankan untuk mendapatkan
satu unit dolar.
0 komentar:
Posting Komentar